Lisensi untuk Membunuh Hamas

29Des07

Rabu, 05 Desember 2007
Opini

Faisal Assegaf, Wartawan Tempo

Tidak semua yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga melalui media mencerminkan kebenaran. Inilah yang terjadi dalam konferensi perdamaian di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat, 27 November lalu. Memang benar tercipta komitmen bersama antara Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert. Kedua pemimpin negara yang bertikai itu sepakat memulai kembali perundingan yang mandek sejak tujuh tahun lalu. Bahkan mereka mengharapkan perdamaian bisa terwujud paling lambat akhir tahun depan.

Namun, semua itu dipaksakan. Hingga detik-detik terakhir menjelang pertemuan yang dihadiri delegasi dari 52 negara dan sejumlahorganisasi internasional itu, Abbas dan Olmert belum menyetujui isu-isu penting yang bakal dibahas nantinya. Palestina ingin putaran perundingan yang akan mulai bergulir 12 Desember mendatang mengupas masalah status Kota Yerusalem Timur, perbatasan akhir negara Palestina merdeka, dan pemulangan pengungsi Palestina. Adapun Israel meminta lebih sedikit agenda.

Olmert sendiri sudah menyatakan keraguannya beberapa jam setelah deklarasi bersama itu diumumkan Presiden Amerika George Walker Bush. Boleh dikatakan mustahil, konflik antara kedua bangsa itu dapat diselesaikan hanya dalam setahun. Alhasil, komitmen yang dihasilkan bukanlah untuk berdamai. Abbas dan Olmert sama-sama menyadari masalah keamanan menjadi ganjalan utama bagi mereka. Israel tak mungkin mau bertetangga dengan negara baru yang dihuni kelompok bersenjata serta sering mengancam wilayah dan rakyat mereka. Karena itulah, negara Zionis itu selalu menjadikan isu ini alasan untuk tidak melanjutkan perundingan.

Deklarasi yang dibacakan Bush itu tak ubahnya pernyataan perang terhadap Hamas yang telah menguasai sepenuhnya Jalur Gaza sejak pertengahan Juni lalu. Atas nama perdamaian, masyarakat internasional telah menjadikan kelompok yang didirikan Syekh Ahmad Yassin itu sebagai musuh bersama.

Ironisnya, pengumuman perang ini disokong oleh negara-negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia. Tak terkecuali Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berprinsip memelihara dan menciptakan perdamaian dunia. Padahal saat Konferensi Annapolis berlangsung, para
serdadu Israel sudah membunuh lima warga Palestina di Gaza dan gencar menyerbu wilayah itu.

Jakarta kembali terpeleset dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya dan telah melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pemerintah seolah lupa Hamas adalah pejuang yang ingin melepaskan rakyat Palestina dari penjajahan Israel, bukan suatu organisasi teroris yang menjadi kampanye global Bush.

Kehadiran Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda telah melukai perasaan Mahmud Zahar, pemimpin Hamas di Gaza. Ia tidak lagi percaya kepada Indonesia yang disebutnya telah mengkhianati perjuangan rakyat Palestina. Partisipasi Indonesia pun percuma lantaran konferensi
perdamaian lanjutan bakal digelar di Rusia pada Januari 2008. Padahal pemerintah telah menyampaikan kepada Abbas keinginan menggelar konferensi serupa di Jakarta, juga awal tahun depan.

Sejatinya, status sebagai musuh bersama ini sudah disandang Hamas sejak mereka meruntuhkan dominasi Fatah selama empat dekade dalam pemilu parlemen 25 Januari 2006. Mereka menang mutlak setelah meraup 75 dari 132 kursi Dewan Legislatif Palestina. Adapun kelompok yang dibentuk mendiang Yassir Arafat itu hanya mendapatkan 45 kursi.

Sejak itulah, Amerika, Israel, dan negara-negara pro-Washington membekukan bantuan bagi Palestina. Posisi Hamas kian terjepit setelah Israel menetapkan Gaza sebagai entitas musuh, Oktober lalu. Negara Yahudi ini membatasi pasokan bahan bakar dan listrik ke wilayah yang
dihuni sekitar 1,5 juta warga Palestina itu. Israel juga masih menahan sekitar 45 anggota parlemen dari Hamas.

Hasil konferensi Annapolis ini tentu saja sangat menguntungkan kelompok Fatah yang dipimpin Abbas. Abu Mazin–panggilan akrab Abbas–sudah sangat geram terhadap Hamas yang ia anggap sudah berusaha mengkudeta dirinya sebagai presiden. Dalam beberapa waktu mendatang, dunia bakal menyaksikan kehancuran Palestina akibat perang saudara. Tampaknya Abbas sudah mempersiapkan kekuatannya. Sejumlah laporan menyebutkan, Fatah sudah membentuk pasukan elite bernama Al-Himaya
wal-Isnad (pasukan pelindung dan penguat) yang dipimpin Anwar al-Hilu, komandan senior di Dinas Rahasia Palestina.

Grup pertama beranggotakan 25 personel sudah dikirim ke Rusia untuk berlatih selama sebulan, akhir Oktober lalu, setelah menjalani latihan fisik dan pemeriksaan kesehatan di Jericho, Tepi Barat. Mereka berangkat lewat Yordania. Unit antiteror ini dilatih di pusat pelatihan dekat Bandara Domodedovo, selatan Ibu Kota Moskow. Instruktur mereka dari anggota Komando Alpha, pasukan antiteroris Rusia, yang ikut memerangi gerilyawan Chechen. Abbas telah berencana
mengirim 200 tentaranya tiap bulan untuk berlatih di sana.

Kekuatan Abbas bakal bertambah dalam beberapa bulan mendatang setelah Olmert mengizinkan pengiriman kendaraan militer ringan dari Rusia. Ini merupakan hasil kesepakatan dengan Perdana Menteri Ariel Sharon dua tahun lalu. Hanya, pelaksanaannya ditunda setelah Hamas memenangkan pemilu. Kini genderang perang sudah ditabuh dan Abbas telah mendapatkan lampu hijau–istilah film James Bond: licence to kill–dari komunitas internasional yang hadir di Annapolis untuk melenyapkan Hamas. *

Filed under: Palestina   |  Leave a Comment
Tags: as, fatah, hamas, merdeka, Palestina, zionis